Tambahan untuk Coen Husain Pontoh
I Fahmi Panimbang
MELANJUTKAN kritik Coen tentang peran negara dalam “Masih Efektifkah Negara Budiman?” di blog ini (lihat di sini), saya ingin turut berbagi pendapat. Saya sepakat bahwa negara kini memiliki peran lebih besar dalam melancarkan gerak modal, di mana saya lebih melihatnya sebagai bertemunya dua kepentingan – yaitu elite pejabat (negara) dan pengusaha (modal) – yang satu sama lain saling menguntungkan. Identitas antara kepentingan negara dan modal terlihat semakin dekat. Tetapi saya lebih melihat “momen saling menguntungkan” ini sebagai tekanan dari atas, yakni modal, atas negara.
Masih Efektifkah Negara Budiman?
Tanggapan untuk Indrasari Tjandraningsih
Coen Husain Pontoh
DUA artikel dari Indrasari Tjandraningsih, yang secara khusus membahas soal pasar kerja fleksibel (lihat di sini dan di sini), menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Paling tidak, ada dua hal yang membuatnya menarik. Pertama, Tjandraningsih dengan jernih menunjukkan sisi-sisi buruk dari pasar kerja fleksibel; dan kedua, menurut Tjandraningsih, untuk mengatasi dampak negatif dari penerapan kebijakan pasar kerja fleksibel tersebut, peran negara sangatlah penting.
Coen Husain Pontoh
DUA artikel dari Indrasari Tjandraningsih, yang secara khusus membahas soal pasar kerja fleksibel (lihat di sini dan di sini), menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Paling tidak, ada dua hal yang membuatnya menarik. Pertama, Tjandraningsih dengan jernih menunjukkan sisi-sisi buruk dari pasar kerja fleksibel; dan kedua, menurut Tjandraningsih, untuk mengatasi dampak negatif dari penerapan kebijakan pasar kerja fleksibel tersebut, peran negara sangatlah penting.
Bebas Utang Selama 19 Tahun?
Martin Manurung
MUNGKIN ini hanya kebetulan. Tak lama setelah Mahkamah Agung memenangkan gugatan Soeharto terhadap majalah Times karena pemberitaan tentang harta hasil korupsi ‘Bapak Pembangunan’ itu, Bank Dunia (WB) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan Stolen Asset Recovery (StaR) Initiative. Rilis WB tersebut menyebutkan Soeharto sebagai peringkat pertama di antara para penguasa dan mantan penguasa di dunia yang diduga terbanyak mencuri aset publik. Jumlah aset negara yang dicuri oleh sang jenderal 'besar' itu, berkisar antara 15 milyar sampai 35 milyar dollar AS (USD).
MUNGKIN ini hanya kebetulan. Tak lama setelah Mahkamah Agung memenangkan gugatan Soeharto terhadap majalah Times karena pemberitaan tentang harta hasil korupsi ‘Bapak Pembangunan’ itu, Bank Dunia (WB) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan Stolen Asset Recovery (StaR) Initiative. Rilis WB tersebut menyebutkan Soeharto sebagai peringkat pertama di antara para penguasa dan mantan penguasa di dunia yang diduga terbanyak mencuri aset publik. Jumlah aset negara yang dicuri oleh sang jenderal 'besar' itu, berkisar antara 15 milyar sampai 35 milyar dollar AS (USD).
Langganan:
Postingan (Atom)