Proposal 'Konperensi Persatuan Gerakan Rakyat' mendapatkan tanggapan dari seorang kontributor IndoPROGRESS; Wilson. Menurut Wilson, kini saatnya seluruh elemen gerakan kiri mengadaptasi persatuan gerakan sebagaimana terjadi pada Akbayan di Filipina dan Partai Buruh di Brazil. Simak (dan komentari) komentarnya yang lugas pada rubrik 'Bergerak'.
Kami juga menambahkan fasilitas 'headlines' pada sidebar IndoPROGRESS agar pembaca dapat mengikuti perkembangan artikel-artikel terbaru pada rubrik 'Kajian' dan 'Bergerak'.
Salam,
Editor
Menyoal Utang Luar Negeri dan CGI
Wahyu Susilo
Telah menjadi ritual tahunan menjelang berlangsungnya Pertemuan Tahunan Consultative Groups for Indonesia (CGI), Pemerintah Indonesia (utamanya Tim Ekonomi), selalu mengantarai wacana mengenai posisi utang luar negeri di Indonesia. Pengantar ini bukan untuk menyadarkan rakyat bahwa Indonesia telah berada dalam situasi jebakan utang, melainkan untuk menunjukkan dan meyakinkan bahwa utang luar negeri telah menyumbang dan bermanfaat bagi pembangunan. Posisi utang luar negeri masih aman sehingga (ujung-ujungnya) tanpa merasa malu, Pemerintah selalu mengambil kesimpulan bahwa Indonesia masih bisa mengajukan utang baru.
Demikian juga lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara donor, secara serempak selalu memuji-muji Indonesia sebagai "the good boy" dan tetap pantas untuk selalu dikucuri utang. Buntutnya, pujian tersebut disertai dengan persyaratan. Pujian ini makin diperkuat dengan diluncurkannya status/peringkat kinerja ekonomi dan pemanfaatan utang luar negeri yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemeringkat ekonomi seperti Standar & Poor, Stanley Morgan ataupun Merryl Lynch. Suara mereka sama: masa depan ekonomi Indonesia cerah dan utang luar negeri Indonesia masih bisa dikelola dengan baik.
Oleh karena itu, baru-baru ini Pemerintah Indonesia merasa gelisah dan gerah ketika lembaga pemeringkat ekonomi Fitch, tidak seirama dengan suara lembaga-lembaga sejenis. Fitch meragukan kinerja perekonomian Indonesia dan menurunkan peringkat pengelolaan utang dari nilai "positif" ke "stabil" (sebuah penilaian yang sebenarnya juga masih konservatif).
Dalam real politik ekonomi di Indonesia, terus terang saja, CGI lebih punya pengaruh signifikan untuk menentukan cetak biru pembiayaan pembangunan Indonesia, ketimbang DPR-RI yang secara konstitusional memiliki hak anggaran (budget). Ironis memang, tapi inilah resiko pembangunan yang dibiayai utang luar negeri.
Menurut Human Rights Watch, dalam laporan tahun 2005 mengenai Indonesia dinyatakan, aktor internasional yang paling berpengaruh adalah CGI. Ini tentu wajar, karena di dalam CGI inilah berkumpul lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti World Bank, IMF, ADB dan Islamic Development Bank. Tak mau ketinggalan, semua negara-negara maju, utamanya anggota G8 (kecuali Rusia) terlibat di dalamnya.
Siklus pembiayaan pembangunan Indonesia secara jelas diatur dan ditentukan oleh CGI. Secara formal konstitusional draft RAPBN memang diajukan oleh eksekutif menyertai Pidato Kenegeraan Presiden RI menjelang HUT Kemerdekaan RI 16 Agustus di dalam Sidang Paripurna DPR-RI dan dibahas melalui mekanisme legislasi untuk disetujui sebagai UU pada sekitar bulan Oktober-November. Namun yang juga tak terbantahkan, pihak legislatif selalu ditinggalkan oleh pihak eksekutif dalam setiap pembicaraan mengenai besaran utang baru dengan negara donor dan lembaga keuangan multilateral. Padahal menurut Konstitusi UUD 1945 dan UU No. 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri, pembicaraan mengenai utang dengan negara lain/lembaga multilateral termasuk dalam kategori perjanjian internasional dan mutlak dipersyaratkan adanya konsultasi dengan parlemen dan wajib mendapat persetujuan parlemen. Dalam sudut pandang governance of state financial, kebijakan utang luar negeri juga belum sepenuhnya mengacu pada UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Jika mengikuti siklus pembahasan RAPBN yang selalu difinalisasi pada sekitar bulan Oktober-Nopember, seharusnya pula kebijakan mengenai utang telah ditentukan selaras dengan siklus tersebut. Namun yang terjadi, komitmen mengenai besaran utang baru ditentukan dalam Sidang CGI dan bukan didasarkan pada proses konsultasi eksekutif-legislatif dalam pembahasan RAPBN.
Penentuan jumlah utang untuk Indonesia dalam forum CGI, lebih ditentukan oleh negara-negara donor dan lembaga keuangan multilateral yang secara sepihak menilai kinerja ekonomi Indonesia. Dasar penilaiannya tentu dari sudut pandang dan selera mereka. World Bank mendasarkan pada Country Assistance Strategies, IMF mengacu pada Post Program Monitoring dan negara-negara donor memiliki conditionality sebagai ukuran penilaian.
Kepemimpinan CGI sejak tahun 2005 memang secara formal dipegang oleh Pemerintah Indonesia setelah sebelumnya diketuai World Bank dan Belanda (semasa masih bernama IGGI). Namun bukan berarti Pemerintah RI telah memegang kendali sepenuhnya konsorsium pendanaan ini. Kepemimpinan yang "simbolik" ini tentu bukan merupakan solusi dari tuntutan adanya reformasi hubungan Indonesia dan donor bilateral-multilateral yang selama ini timpang. Harus ada upaya yang lebih mendasar untuk menilai relasi yang "donor driven" tersebut.
Hal yang bisa dilakukan adalah melakukan audit politik secara independen terhadap kebijakan utang luar negeri (termasuk di dalam governance CGI) dengan menggunakan indikator konstitusi yang selama ini menjadi pedoman interaksi politik pemerintahan Indonesia. Audit ini dimaksudkan untuk menilai apakah kebijakan mengenai utang luar negeri selama ini konstitusional atau inkonstitusional.
Upaya lain yang bisa dilakukan adalah menilai kebijakan utang luar negeri dan dampaknya dalam perspektif hak asasi manusia. Apakah kebijakan utang luar negeri membawa dampak terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik di ranah sipil politik maupun ekonomi, social dan budaya. Upaya ini sangat bisa dilakukan, apalagi Indonesia telah meratifikasi 2 kovenan pokok HAM, yaitu Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Telah menjadi ritual tahunan menjelang berlangsungnya Pertemuan Tahunan Consultative Groups for Indonesia (CGI), Pemerintah Indonesia (utamanya Tim Ekonomi), selalu mengantarai wacana mengenai posisi utang luar negeri di Indonesia. Pengantar ini bukan untuk menyadarkan rakyat bahwa Indonesia telah berada dalam situasi jebakan utang, melainkan untuk menunjukkan dan meyakinkan bahwa utang luar negeri telah menyumbang dan bermanfaat bagi pembangunan. Posisi utang luar negeri masih aman sehingga (ujung-ujungnya) tanpa merasa malu, Pemerintah selalu mengambil kesimpulan bahwa Indonesia masih bisa mengajukan utang baru.
Demikian juga lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara donor, secara serempak selalu memuji-muji Indonesia sebagai "the good boy" dan tetap pantas untuk selalu dikucuri utang. Buntutnya, pujian tersebut disertai dengan persyaratan. Pujian ini makin diperkuat dengan diluncurkannya status/peringkat kinerja ekonomi dan pemanfaatan utang luar negeri yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemeringkat ekonomi seperti Standar & Poor, Stanley Morgan ataupun Merryl Lynch. Suara mereka sama: masa depan ekonomi Indonesia cerah dan utang luar negeri Indonesia masih bisa dikelola dengan baik.
Oleh karena itu, baru-baru ini Pemerintah Indonesia merasa gelisah dan gerah ketika lembaga pemeringkat ekonomi Fitch, tidak seirama dengan suara lembaga-lembaga sejenis. Fitch meragukan kinerja perekonomian Indonesia dan menurunkan peringkat pengelolaan utang dari nilai "positif" ke "stabil" (sebuah penilaian yang sebenarnya juga masih konservatif).
Dalam real politik ekonomi di Indonesia, terus terang saja, CGI lebih punya pengaruh signifikan untuk menentukan cetak biru pembiayaan pembangunan Indonesia, ketimbang DPR-RI yang secara konstitusional memiliki hak anggaran (budget). Ironis memang, tapi inilah resiko pembangunan yang dibiayai utang luar negeri.
Menurut Human Rights Watch, dalam laporan tahun 2005 mengenai Indonesia dinyatakan, aktor internasional yang paling berpengaruh adalah CGI. Ini tentu wajar, karena di dalam CGI inilah berkumpul lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti World Bank, IMF, ADB dan Islamic Development Bank. Tak mau ketinggalan, semua negara-negara maju, utamanya anggota G8 (kecuali Rusia) terlibat di dalamnya.
Siklus pembiayaan pembangunan Indonesia secara jelas diatur dan ditentukan oleh CGI. Secara formal konstitusional draft RAPBN memang diajukan oleh eksekutif menyertai Pidato Kenegeraan Presiden RI menjelang HUT Kemerdekaan RI 16 Agustus di dalam Sidang Paripurna DPR-RI dan dibahas melalui mekanisme legislasi untuk disetujui sebagai UU pada sekitar bulan Oktober-November. Namun yang juga tak terbantahkan, pihak legislatif selalu ditinggalkan oleh pihak eksekutif dalam setiap pembicaraan mengenai besaran utang baru dengan negara donor dan lembaga keuangan multilateral. Padahal menurut Konstitusi UUD 1945 dan UU No. 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri, pembicaraan mengenai utang dengan negara lain/lembaga multilateral termasuk dalam kategori perjanjian internasional dan mutlak dipersyaratkan adanya konsultasi dengan parlemen dan wajib mendapat persetujuan parlemen. Dalam sudut pandang governance of state financial, kebijakan utang luar negeri juga belum sepenuhnya mengacu pada UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Jika mengikuti siklus pembahasan RAPBN yang selalu difinalisasi pada sekitar bulan Oktober-Nopember, seharusnya pula kebijakan mengenai utang telah ditentukan selaras dengan siklus tersebut. Namun yang terjadi, komitmen mengenai besaran utang baru ditentukan dalam Sidang CGI dan bukan didasarkan pada proses konsultasi eksekutif-legislatif dalam pembahasan RAPBN.
Penentuan jumlah utang untuk Indonesia dalam forum CGI, lebih ditentukan oleh negara-negara donor dan lembaga keuangan multilateral yang secara sepihak menilai kinerja ekonomi Indonesia. Dasar penilaiannya tentu dari sudut pandang dan selera mereka. World Bank mendasarkan pada Country Assistance Strategies, IMF mengacu pada Post Program Monitoring dan negara-negara donor memiliki conditionality sebagai ukuran penilaian.
Kepemimpinan CGI sejak tahun 2005 memang secara formal dipegang oleh Pemerintah Indonesia setelah sebelumnya diketuai World Bank dan Belanda (semasa masih bernama IGGI). Namun bukan berarti Pemerintah RI telah memegang kendali sepenuhnya konsorsium pendanaan ini. Kepemimpinan yang "simbolik" ini tentu bukan merupakan solusi dari tuntutan adanya reformasi hubungan Indonesia dan donor bilateral-multilateral yang selama ini timpang. Harus ada upaya yang lebih mendasar untuk menilai relasi yang "donor driven" tersebut.
Hal yang bisa dilakukan adalah melakukan audit politik secara independen terhadap kebijakan utang luar negeri (termasuk di dalam governance CGI) dengan menggunakan indikator konstitusi yang selama ini menjadi pedoman interaksi politik pemerintahan Indonesia. Audit ini dimaksudkan untuk menilai apakah kebijakan mengenai utang luar negeri selama ini konstitusional atau inkonstitusional.
Upaya lain yang bisa dilakukan adalah menilai kebijakan utang luar negeri dan dampaknya dalam perspektif hak asasi manusia. Apakah kebijakan utang luar negeri membawa dampak terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik di ranah sipil politik maupun ekonomi, social dan budaya. Upaya ini sangat bisa dilakukan, apalagi Indonesia telah meratifikasi 2 kovenan pokok HAM, yaitu Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
'May Day' di AS: Ironi Globalisasi
Sylvia Tiwon
Sungguh luar biasa: May Day (Hari Buruh Internasional) dirayakan jutaan orang yang turun ke jalan di kota-kota besar dan kecil di Amerika Serikat. Bendera-bendera Mexico, El Salvador, Brazil dan negara-negara Amerika Latin/Selatan berkibar bersama wajah Che Guevara pada poster-poster besar. Slogan-slogan berbahasa Spanyol dipekikkan: Si, Se Puere! (Ya, Kita Bisa!) Bahkan lagu kebangsaan AS berkumandang dalam bahasa Spanyol, dengan beberapa perubahan.1 Kaum imigran—legal maupun yang tak berdokumen—dari selatan menuntut pengakuan hak sebagai buruh dalam era global. Untuk menunjukkan betapa besarnya ketergantungan AS pada tenaga buruh yang sering disebut “ilegal”, jutaan rakyat pekerja meninggalkan pekerjaan, memaksa ditutupnya beberapa industri kunci, terutama di bidang pangan/pertanian, perhotelan dan restoran, dan konstruksi. Di California, misalnya, boycott ini menyebabkan hampir semua ladang pertanian kosong, banyak restoran dan toko tutup. Juga perusahaan daging sapi/ayam terpaksa menutup beberapa pabriknya selama sehari dengan menanggung kerugian yang cukup besar. Diperkirakan di sekolah-sekolah 10%-30% murid tidak masuk.
Akan tetapi, tidak hanya orang-orang berlatar belakang Mexico/Amerika Latin yang turun ke jalan. Serikat-serikat buruh dan pekerja lainnya juga turun ke jalan untuk mendukung buruh imigran maupun untuk menuntut perbaikan kondisi kerja di AS sendiri. Cukup banyak juga pernyataan-pernyataan anti perang Iraq dan protes terhadap pemerintahan Bush.
Gejala ini sangat menarik karena dua hal: kembalinya Hari Buruh tanggal 1 Mei sebagai perayaan besar di Amerika dan karena aksi massal ini, sekaligus menonjolkan kontradiksi baru dalam perkembangan kapitalisme global.
Tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional memang dimulai di Chicago, dengan penembakan terhadap aksi buruh yang menuntut perbaikan dalam kondisi kerjanya menjelang akhir abad ke 19. Pada abad ke 20, terutama dengan munculnya paranoia AS terhadap gerakan komunis dan sosialis di dalam dan luar negeri, terjadi upaya untuk menghalangi atau melarang perayaan 1 Mei itu. Dan pada masa perang dingin yang terjadi setelah Perang Dunia II, maka Hari Buruh di AS digeser ke bulan September.
Perubahan hari buruh ini bahkan didukung oleh serikat-serikat konservatif (ketika itu, AFL-CIO) yang membangun apa yang disebut Koalisi ABC (Anything But Communist). Menurut Paul Buhle, wartawan dan pengajar di Brown University, koalisi ini (di mana juga tergabung para mafia) menerima tawaran Presiden Truman: mendepak “kaum merah” dan sebagai ganti mendapat keuntungan dari pembangunan kompleks industri militer (termasuk senjata dan peralatan berat untuk perang) karena setiap kontrak industri militer akan menegaskan bahwa angkatan kerja dalam industri senjata dan perang tersebut harus terdiri dari anggota-anggota serikat buruh.2 Umumnya, serikat-serikat buruh tersebut bersikap anti imigran (cenderung rasis) karena perhitungan taktis bahwa semakin kecil angkatan kerja semakin besar posisi tawarnya terhadap kapital industri. Menurut Buhle, yang diutamakan ialah memperoleh kontrak yang baik bagi buruh anggota serikat AFL-CIO. Dengan latar belakang ini, maka perayaan Hari Buruh tanggal 1 Mei 2006 ini menunjukkan perombakan yang cukup fundamental tidak hanya pada praktek dan mental politik AS umumnya, tetapi pada serikat buruh AS yang hari ini banyak ikut turun ke jalan mengibarkan panji-panji internasional.
Aksi-aksi massal hari ini juga dapat dilihat dari segi dinamika globalisasi yang melahirkan kontradiksi baru di dalam AS maupun di luar batas-batas negaranya. Pemerintah AS sekarang ini meratapi jebolan-jebolan pada tapal batasnya di selatan yang ternyata tak dapat membendung arus imigran tanpa dokumen. Diperkirakan saat ini paling sedikit 12-15 juta imigran tanpa dokumen bekerja di AS; malah seorang wakil dari California mengatakan jumlahnya mungkin mencapai 30 juta lebih. Rata-rata mereka bekerja dengan upah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan upah minimum yang berlaku.3 Mereka juga tidak mendapat jaminan-jaminan lain, dan biasanya tidak berani melakukan aksi untuk menuntut perbaikan kondisi kerja karena takut ketahuan statusnya yang tanpa dokumen. Seperti halnya dengan pencari kerja “ilegal” di mana-mana, mereka masuk ke AS melalui jalan yang sangat berbahaya. Tiap bulan, ratusan pencari kerja dari Mexico tewas di perbatasan AS.
Ironinya, sementara pemerintahan AS sibuk mencari cara untuk membendung arus imigran tak berdokumen, perusahaan-perusahaan AS justru banyak yang mengeruk keuntungan karena mempekerjakan para imigran ini. Demikian juga warga AS umumnya, walaupun banyak mengritik imigran “gelap” ini, mendukung upaya untuk mengusirnya, bahkan membentuk milisi-milisi untuk menyergap kaum imigran, sesungguhnya mereka sendiri memperoleh keuntungan dari keberadaan angkatan kerja murah. Boleh dikatakan bahwa angkatan kerja “gelap” dan murah ini sebenarnya merupakan jaminan keuntungan bagi perusahaan dan pengendali inflasi bagi perekonomian AS. Seandainya mereka tak ada untuk melakukan pekerjaan (umumnya kasar dan tidak dikehendaki warga AS kebanyakan), maka mau tak mau perusahaan harus berurusan dengan serikat buruh, dengan kontrak, dan dengan upah yang layak. Dan mau-tak-mau, harga-harga akan naik memicu inflasi yang sangat ditakuti. Saat ini, meski harga bensin naik tajam, inflasi belum menjadi masalah yang mengancam perekonomian. Andaikan pekerjaan yang sekarang dilakukan oleh buruh murah karena “gelap” maka bisa dipastikan bahwa inflasi tidak dapat dikendalikan dengan begitu mudah.4 Dan inflasi menjadi hantu terbesar bagi ekonomi AS.
Tambahan pula, dengan mundurnya industri manufaktur di AS dan banjir komoditas murah dari negara-negara yang sangat menekan upah buruh, maka menghentikan arus imigran tak berdokumen sebenarnya hanya akan memperparah masalah AS sendiri karena kehilangan sumber upah murah yang tidak dapat menuntut hak. Jebolnya batas negara AS sebenarnya merupakan tuntutan globalisasi korporatis/kapital yang juga sudah menjebol batas negara Mexico (dan negara-negara dunia ketiga lainnya). Seharusnya Amerika Serikat menyadari bahwa setiap buruh migran tak berdokumen yang masuk merupakan korban perusahaan-perusahaannya sendiri yang mereproduksi relasi perburuhan kapitalistik ke seluruh dunia. Seharusnya pemerintah dan konsumen AS menyadari bahwa yang dilakukan korporasi-korporasinya ialah mereproduksi kemiskinan di mana-mana, dan bahwa negaranya sendiri tidak dapat dilindungi dari dampak ini karena tidak tembok atau angkatan perang yang cukup kuat dan tegar untuk membendung arus pemiskinan yang ia ciptakan sendiri.
Mungkin sudah saatnya kaum buruh di Amerika merangkul kembali sejarah yang dimulai tanggal 1 Mei 1886 itu dan menyadari bahwa pemiskinan adalah bagian integral dari globalisasi.
Catatan:
1Yang diganti adalah kalimat-kalimat yang mengagungkan perang.
2Dari wawancara di Radio Bebas, KPFA tanggal 1 Mei 2006.
3Umumnya tidak cukup untuk kehidupan yang layak.
4Mungkin bisa dibandingkan dengan tahun 1970an ketika harga bensin melonjak dan menghasilkan inflasi sangat tinggi.
Sungguh luar biasa: May Day (Hari Buruh Internasional) dirayakan jutaan orang yang turun ke jalan di kota-kota besar dan kecil di Amerika Serikat. Bendera-bendera Mexico, El Salvador, Brazil dan negara-negara Amerika Latin/Selatan berkibar bersama wajah Che Guevara pada poster-poster besar. Slogan-slogan berbahasa Spanyol dipekikkan: Si, Se Puere! (Ya, Kita Bisa!) Bahkan lagu kebangsaan AS berkumandang dalam bahasa Spanyol, dengan beberapa perubahan.1 Kaum imigran—legal maupun yang tak berdokumen—dari selatan menuntut pengakuan hak sebagai buruh dalam era global. Untuk menunjukkan betapa besarnya ketergantungan AS pada tenaga buruh yang sering disebut “ilegal”, jutaan rakyat pekerja meninggalkan pekerjaan, memaksa ditutupnya beberapa industri kunci, terutama di bidang pangan/pertanian, perhotelan dan restoran, dan konstruksi. Di California, misalnya, boycott ini menyebabkan hampir semua ladang pertanian kosong, banyak restoran dan toko tutup. Juga perusahaan daging sapi/ayam terpaksa menutup beberapa pabriknya selama sehari dengan menanggung kerugian yang cukup besar. Diperkirakan di sekolah-sekolah 10%-30% murid tidak masuk.
Akan tetapi, tidak hanya orang-orang berlatar belakang Mexico/Amerika Latin yang turun ke jalan. Serikat-serikat buruh dan pekerja lainnya juga turun ke jalan untuk mendukung buruh imigran maupun untuk menuntut perbaikan kondisi kerja di AS sendiri. Cukup banyak juga pernyataan-pernyataan anti perang Iraq dan protes terhadap pemerintahan Bush.
Gejala ini sangat menarik karena dua hal: kembalinya Hari Buruh tanggal 1 Mei sebagai perayaan besar di Amerika dan karena aksi massal ini, sekaligus menonjolkan kontradiksi baru dalam perkembangan kapitalisme global.
Tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional memang dimulai di Chicago, dengan penembakan terhadap aksi buruh yang menuntut perbaikan dalam kondisi kerjanya menjelang akhir abad ke 19. Pada abad ke 20, terutama dengan munculnya paranoia AS terhadap gerakan komunis dan sosialis di dalam dan luar negeri, terjadi upaya untuk menghalangi atau melarang perayaan 1 Mei itu. Dan pada masa perang dingin yang terjadi setelah Perang Dunia II, maka Hari Buruh di AS digeser ke bulan September.
Perubahan hari buruh ini bahkan didukung oleh serikat-serikat konservatif (ketika itu, AFL-CIO) yang membangun apa yang disebut Koalisi ABC (Anything But Communist). Menurut Paul Buhle, wartawan dan pengajar di Brown University, koalisi ini (di mana juga tergabung para mafia) menerima tawaran Presiden Truman: mendepak “kaum merah” dan sebagai ganti mendapat keuntungan dari pembangunan kompleks industri militer (termasuk senjata dan peralatan berat untuk perang) karena setiap kontrak industri militer akan menegaskan bahwa angkatan kerja dalam industri senjata dan perang tersebut harus terdiri dari anggota-anggota serikat buruh.2 Umumnya, serikat-serikat buruh tersebut bersikap anti imigran (cenderung rasis) karena perhitungan taktis bahwa semakin kecil angkatan kerja semakin besar posisi tawarnya terhadap kapital industri. Menurut Buhle, yang diutamakan ialah memperoleh kontrak yang baik bagi buruh anggota serikat AFL-CIO. Dengan latar belakang ini, maka perayaan Hari Buruh tanggal 1 Mei 2006 ini menunjukkan perombakan yang cukup fundamental tidak hanya pada praktek dan mental politik AS umumnya, tetapi pada serikat buruh AS yang hari ini banyak ikut turun ke jalan mengibarkan panji-panji internasional.
Aksi-aksi massal hari ini juga dapat dilihat dari segi dinamika globalisasi yang melahirkan kontradiksi baru di dalam AS maupun di luar batas-batas negaranya. Pemerintah AS sekarang ini meratapi jebolan-jebolan pada tapal batasnya di selatan yang ternyata tak dapat membendung arus imigran tanpa dokumen. Diperkirakan saat ini paling sedikit 12-15 juta imigran tanpa dokumen bekerja di AS; malah seorang wakil dari California mengatakan jumlahnya mungkin mencapai 30 juta lebih. Rata-rata mereka bekerja dengan upah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan upah minimum yang berlaku.3 Mereka juga tidak mendapat jaminan-jaminan lain, dan biasanya tidak berani melakukan aksi untuk menuntut perbaikan kondisi kerja karena takut ketahuan statusnya yang tanpa dokumen. Seperti halnya dengan pencari kerja “ilegal” di mana-mana, mereka masuk ke AS melalui jalan yang sangat berbahaya. Tiap bulan, ratusan pencari kerja dari Mexico tewas di perbatasan AS.
Ironinya, sementara pemerintahan AS sibuk mencari cara untuk membendung arus imigran tak berdokumen, perusahaan-perusahaan AS justru banyak yang mengeruk keuntungan karena mempekerjakan para imigran ini. Demikian juga warga AS umumnya, walaupun banyak mengritik imigran “gelap” ini, mendukung upaya untuk mengusirnya, bahkan membentuk milisi-milisi untuk menyergap kaum imigran, sesungguhnya mereka sendiri memperoleh keuntungan dari keberadaan angkatan kerja murah. Boleh dikatakan bahwa angkatan kerja “gelap” dan murah ini sebenarnya merupakan jaminan keuntungan bagi perusahaan dan pengendali inflasi bagi perekonomian AS. Seandainya mereka tak ada untuk melakukan pekerjaan (umumnya kasar dan tidak dikehendaki warga AS kebanyakan), maka mau tak mau perusahaan harus berurusan dengan serikat buruh, dengan kontrak, dan dengan upah yang layak. Dan mau-tak-mau, harga-harga akan naik memicu inflasi yang sangat ditakuti. Saat ini, meski harga bensin naik tajam, inflasi belum menjadi masalah yang mengancam perekonomian. Andaikan pekerjaan yang sekarang dilakukan oleh buruh murah karena “gelap” maka bisa dipastikan bahwa inflasi tidak dapat dikendalikan dengan begitu mudah.4 Dan inflasi menjadi hantu terbesar bagi ekonomi AS.
Tambahan pula, dengan mundurnya industri manufaktur di AS dan banjir komoditas murah dari negara-negara yang sangat menekan upah buruh, maka menghentikan arus imigran tak berdokumen sebenarnya hanya akan memperparah masalah AS sendiri karena kehilangan sumber upah murah yang tidak dapat menuntut hak. Jebolnya batas negara AS sebenarnya merupakan tuntutan globalisasi korporatis/kapital yang juga sudah menjebol batas negara Mexico (dan negara-negara dunia ketiga lainnya). Seharusnya Amerika Serikat menyadari bahwa setiap buruh migran tak berdokumen yang masuk merupakan korban perusahaan-perusahaannya sendiri yang mereproduksi relasi perburuhan kapitalistik ke seluruh dunia. Seharusnya pemerintah dan konsumen AS menyadari bahwa yang dilakukan korporasi-korporasinya ialah mereproduksi kemiskinan di mana-mana, dan bahwa negaranya sendiri tidak dapat dilindungi dari dampak ini karena tidak tembok atau angkatan perang yang cukup kuat dan tegar untuk membendung arus pemiskinan yang ia ciptakan sendiri.
Mungkin sudah saatnya kaum buruh di Amerika merangkul kembali sejarah yang dimulai tanggal 1 Mei 1886 itu dan menyadari bahwa pemiskinan adalah bagian integral dari globalisasi.
Catatan:
1Yang diganti adalah kalimat-kalimat yang mengagungkan perang.
2Dari wawancara di Radio Bebas, KPFA tanggal 1 Mei 2006.
3Umumnya tidak cukup untuk kehidupan yang layak.
4Mungkin bisa dibandingkan dengan tahun 1970an ketika harga bensin melonjak dan menghasilkan inflasi sangat tinggi.
Arus Balik dalam Hidup Pramoedya Ananta Toer
Dalam rangka mengenang almarhum Pramoedya Ananta Toer, kami memuat tulisan Linda Christanty untuk sebuah majalah di Yogyakarta tentang Pram dan karyanya 'Arus Balik'. (editor)Linda Christanty
PRIA 68 tahun itu sudah digerogoti uban, setengah botak. Namun, ingatannya masih tajam. Nada bicaranya tegas. Terkadang dia berapi-api, lalu menyurut sedikit untuk soal-soal yang memedihkan hati dan sepasang mata tuanya ikut merah berkaca-kaca. Gendang telinga pria ini sudah rusak dihantam popor senapan, sehingga membuat orang harus berbicara keras padanya. Dia tuli. Untuk lebih aman, biarkan dia saja yang bercerita. Suaranya lantang, lebih agar dia sendiri bisa mendengar ketimbang tamu-tamunya yang berpendengaran normal.
“Nasution (Jenderal Abdul Haris Nasution yang dianugerahi bintang lima di masa Soeharto, kini sudah almarhum) telah membunuh teman saya, membuat teman saya mati. Waktu itu kami sedang mempertahankan Bekasi, tepatnya di daerah Lemah Abang. Nasution dan Soeharto itu sama saja, sama-sama KNIL,” tuturnya, pahit, teringat pengalaman berjuang melawan Belanda.
Di tengah emosi yang campur-aduk tadi tak bisa disembunyikannya rasa benci terhadap penguasa Orde Baru yang telah mengirimnya ke Pulau Buru, tanpa pengadilan, dan memaksanya hidup seperti Rubashov, seorang Bolshevik yang dihukum partainya sendiri. Rubashov tak lain tokoh dalam novel Arthur Koestler, Gerhana Tengah Hari. Pram, pria tua itu, menyukai novel tersebut.
Pada September 1965 pertikaian Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia mencapai puncak. Sejumlah perwira tinggi tiba-tiba diculik. Partai Komunis Indonesia dituding bertanggung jawab. Ketika itu presiden Soekarno sendiri kurang mesra dengan tentara dan dianggap bersimpati pada sayap kiri di parlemen. Di tengah pertikaian elite politik inilah intrik dan kasak-kusuk terjadi. Soeharto—seorang jenderal Angkatan Darat—memancing di air keruh, merebut kekuasaan dan memerintahkan pembersihan terhadap orang-orang partai komunis di Indonesia. Pram yang menjadi pengurus lembaga kebudayaan partai itu ikut diburu.
Empat belas tahun dia menjalani hukuman, mulai dari sel penjara Salemba, Nusakambangan, sampai daerah gersang Buru. Sudah ditulisnya dua jilid otobiografi berdasarkan catatan pribadi selama di Buru, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Catatan ini berbentuk surat pada putrinya yang baru saja menikah saat dia akan dibuang ke pulau tersebut, surat-surat yang tiada pernah terkirim. Barangkali, hidup tanpa hak-hak layak sebagai manusia membuat Pram ingat pada Rubashov, tokoh novel Koestler. Dan ternyata, penindasan ada dalam sistem manapun, kapitalisme juga sosialisme yang korup.
Dalam rumah beton dua lantai yang dibangun dari buku-bukunya yang laris di luar negeri, Pram belum bisa tidur nyenyak. Dia masih diawasi, wajib lapor, dan tak bisa pergi ke luar negeri untuk menerima penghargaan terhadap novel-novelnya. Di Indonesia, tahun 1993, tak satu pun buku Pram boleh beredar. Buku-bukunya dituduh mengandung ajaran Marxisme-Leninisme. Untuk membaca buku Pram orang harus sembunyi-sembunyi. Buku-bukunya beredar dari tangan ke tangan. Tiga aktivis pernah mendekam di sel gara-gara menyebarluaskan karya-karya Pram. Namun, Pram termasuk beruntung. Dia panjang umur, bisa memperjuangkan kemanusiaan lewat tulisan, dan menjadi saksi dari berbagai zaman. Ratusan kawan senasibnya mati di kamp kerja paksa Buru dan yang selamat, sebagian sakit jiwa; tinggal seonggok daging bernyawa tempat jiwa membusuk. Lebih sial lagi, nasib mereka yang terjebak di luar negeri. Pemerintah Soeharto sudah siap menangkap mereka yang kembali. Namun, di atas segala derita, rakyat kebanyakanlah yang paling naas. Jutaan mereka tumpas dibunuh tentara dan tangan-tangan pemuda yang menjadi kacung. Barangkali, untuk mereka yang terakhir inilah novel-novelnya dipersembahkan.
Tokoh-tokoh utama dalam novel-novel Pram selalu orang biasa, rakyat jelata, dan bahkan, mereka yang hanya dikategorikan “massa” dalam sejarah resmi Indonesia. Orang-orang ini tak bakal ditemukan namanya dalam buku-buku pelajaran sejarah kita, yang hanya mencatat nama raja, pangeran, pejabat, atau jenderal belaka sebagai pahlawan atau pengkhianat. Sejarah Indonesia adalah sejarah penguasa, bukan sejarah kuli yang mendirikan candi atau serdadu yang memberontak dan memimpin pasukan. Pram mencoba berbicara tentang sejarah dari sisi lain, melalui gundik (Bumi Manusia), anak petani (Arus Balik), ataupun pelacur (Larasati). Dia ingin berkata bahwa kaum yang hina itu juga punya andil untuk tanah yang merdeka di beragam zaman.
Soekarno, tokoh perjuangan sekaligus presiden pertama Indonesia yang Pram kagumi, pernah berucap tak ada perubahan besar di muka bumi ini tanpa melibatkan massa. Jangan pernah meremehkan massa. Dari sanalah kekuatan perubahan berpusat dan menyebar. Pramoedya Ananta Toer tentu memahami ucapan Soekarno, mungkin melebihi siapa pun. Dia kemudian menulis tentang mereka.
Dalam tetralogi Bumi Manusia, Nyai Ontosoroh—gundik seorang Belanda—menampilkan sosok pribumi pantang menyerah. Ontosoroh mengangkat martabat hidupnya yang setaraf budak menjadi perempuan yang menguasai ilmu dagang, pintar menulis dan bercakap dalam bahasa penjajahnya. Ada pula tokoh pelarian dari negeri Cina, perempuan yang mengajari Minke—tokoh utama novel ini—tentang perlawanan terorganisasi, bernama Ang San Mei.
Ontosoroh sekuat tenaga melawan hukum-hukum Belanda yang sah merebut anak perempuannya dan semua harta dari kerja kerasnya. Ang San Mei ikut gerakan bawah tanah melawan kaisar perempuan Ye Si yang disokong penjajah Barat di Tiongkok. Ontosoroh kalah. Ang San Mei meninggal dunia di tanah pelarian. Namun, yang terpenting mereka sudah melawan.
Selain tetralogi Bumi Manusia yang melegenda itu, ada satu lagi novel Pram yang selalu diingat orang, Arus Balik. Novel ini berlatar abad ke-16 dan Pram kembali menokohkan orang biasa di dalamnya; Wiranggaleng, pemuda desa, juara gulat kadipaten Tuban.
Wiranggaleng dikisahkan punya pacar cantik, juara tari, bernama Idayu. Kedua anak muda desa Awis Krambil ini terlempar ke tengah hiruk-pikuk kekuasaan ketika Adipati Tuban, Wilwatikta, mengangkat Galeng sebagai syahbandar muda Tuban. Galeng dan Idayu menetap di Tuban, padahal mereka cuma bercita-cita punya huma di desa.
Tuban, kota pelabuhan yang telah seribu tahun dikunjungi kapal-kapal dari barat, timur, dan utara. Para pedagang membawa rempah-rempah dari Maluku dan cendana dari Nusa Tenggara Barat, lalu mengambil beras, gula, garam, dan minyak tumbuhan dari bumi Tuban. Dulu Tuban taklukan Majapahit, tapi setelah kerajaan itu runtuh akibat intrik dan perang saudara, Tuban merdeka, bahkan meluaskan wilayah sampai Jepara. Konon, Wilwatikta, ikut bersekongkol menjatuhkan Majapahit. Dia keturunan Ranggalawe, gubernur Tuban yang memberontak pada Majapahit.
Pada 1511 terjadi perubahan arus modal dan perniagaan di Nusantara. Malaka, bandar besar di Asia, jatuh ke tangan Portugis. Malaka adalah wilayah strategis di Semenanjung yang pernah dikuasai dua kerajaan besar, Sriwijaya dan Majapahit. Kejatuhan Malaka bukan sekadar hilangnya sebuah wilayah, tapi menandai perubahan arus perdagangan dunia di Asia. Kapal-kapal niaga dari Arab, Eropa, dan India tak berani singgah di bandar itu lagi, menghindari Portugis. Ini berarti ancaman juga buat Tuban. Kapal-kapal dagang asing tak berlabuh lagi di pelabuhan Tuban. Lalu-lintas dagang mereka telah diputus Portugis di Malaka.
Dua tahun setelah Malaka jatuh, Adipati Unus, putra Raden Fatah dari Demak, mencoba merebut bandar tersebut dengan mempersatukan Nusantara. Wilwatikta menolak membantu, karena Adipati Unus sebelumnya telah merampas Jepara dan menjadikan kota pelabuhan itu wilayah taklukan Demak. Adipati Tuban sengaja memperlambat kiriman pasukannya. Ketika gabungan pasukan Tuban-Banten datang, dua puluh ribu tentara laut Aceh-Jambi-Riau-Demak-Jepara yang dipimpin Adipati Unus telah kalah dihajar meriam Portugis di perairan Semenanjung itu.
Wiranggaleng, kepala gugusan Tuban, tak habis pikir. Penyebab kekalahan itu masih samar baginya. Namun, lama-kelamaan dia mengerti. Konflik-konflik internal di Nusantara telah memecah-belah kekuatan mereka. Aceh disebutkan ingin memiliki Malaka untuk diri-sendiri. Tuban mengingkari janji lantaran kasus Jepara, terlambat lima hari sampai di Semenanjung. Kekalahan Adipati Unus justru menerbitkan rasa kagum Wiranggaleng, pemuda desa yang lugu, buta politik, yang semata-mata orang suruhan penguasa Tuban.
Adipati Unus satu-satunya orang yang berani berusaha mempersatukan kekuatan melawan Portugis, dan berani melaksanakan penyerangan. Kekalahan yang terjadi bukan kekalahan perang, tetapi kegagalan dalam mengatur kekuatan sendiri. Kemudian ia menyimpulkan: armada gabungan itu semestinya tidak kalah. (hlm. 206)
Arus Balik mengungkap seputar intrik dan permainan politik yang berujung pada runtuhnya kejayaan Tuban. Letupan-letupan konflik agama lama, Hindu-Budha, dan agama baru, Islam juga muncul. Wiranggaleng tidak ingin perbedaan agama membuat orang merestui penindasan terhadap yang lain. Adipati Tuban sudah memeluk Islam, sedang Galeng beragama Hindu.
Suatu hari, seorang mata-mata Portugis, Sayid Habibullah Almasawa, datang ke Tuban dan berkat kelicikannya dia diangkat menjadi syahbandar. Adipati Tuban nekad memelihara musuh yang tengah dicari-cari utusan Sultan Mahmud Syah, penguasa lama Malaka, diincar orang-orang Demak-Jepara dan pedagang-pedagang Cina Lao Sam—daerah otonomi khusus orang-orang Cina. Baginya, kehadiran Almasawa yang fasih bahasa Portugis dan Spanyol itu bisa membuka kontak dagangnya dengan Portugis, bisa menguntungkan Tuban serta menghidupkan kembali pelabuhan yang sepi. Baginya, Tuban harus makmur. Persetan wilayah atau kota lain. Watak Adipati Tuban yang lokalis ini berakibat fatal di kemudian hari.
Di Jepara tengah terjadi pergantian kepemimpinan. Adipati Unus mangkat. Dia digantikan Trenggono, adik kandungnya. Trenggono punya ambisi berbeda dengan Unus. Dia menjadikan strategi merebut Malaka sebagai kamuflase tujuan sejatinya untuk merebut Sunda Kelapa, Cimanuk, Cirebon, bahkan Tuban, kota-kota pelabuhan di Jawa. Trenggono mencetuskan perang saudara. Ratu Aisah, sang ibunda, menentang putranya dan tak digubris Trenggono. Adipati Tuban yang terkecoh oleh muslihat Trenggono kembali mengirim Wiranggaleng dan pasukannya ke Semenanjung. Tetapi, kali ini Demak-Jeparalah yang berkhianat. Tentara Demak justru menyerang Tuban ketika pasukan Tuban tengah terombang-ambing di laut menuju Malaka. Trenggono memimpin langsung pasukan Demak menyerbu kadipaten Tuban.
Di lain pihak, armada Portugis bergerak ke Maluku dan Nusa Tenggara Barat, membinasakan armada dagang Tuban dan Blambangan yang selama ini memonopoli Maluku. Portugis ingin menguasai sumber rempah-rempah. Sementara itu, kapal Portugis juga mulai masuk ke perairan Jawa, mendirikan benteng di Pamanukan dan mengintai Tuban. Arus sudah berbalik. Masa kejayaan kerajaan Nusantara telah lewat, ekspansi-ekspansi melewati samudra telah berhenti. Sebagai gantinya, armada laut asing muncul dari ujung selatan dan memasuki wilayah Nusantara, merebut kota-kota pelabuhan dan niaga. Inilah babak awal kapitalisme perdagangan di Nusantara.
Wiranggaleng, senapati Tuban, sebenarnya punya peluang untuk menahan arus balik itu. Dia memperoleh restu Ratu Aisah dari Jepara, ibunda Adipati Unus. Dia berhubungan baik dengan penguasa Lao Sam. Dia sudah mengusir Demak dari Tuban. Tetapi, Galeng justru memilih tinggal di desa dan menjadi petani. Dia tak mau jadi raja. Di hadapan pasukannya yang berharap, Galeng membuat keputusan.
“Telah aku baktikan masa mudaku dan tenagaku dan kesetiaanku. Biar pun hanya secauk pasir untuk ikut membendung arus balik dari utara. Arus balik itu ternyata tak dapat dibendung. Kekuatan untuk itu ada pada Trenggono, dan Sultan Demak itu tidak bisa diyakinkan untuk menggunakannya. Arus tetap datang dari utara, yang selatan tetap tertindih. Ya, Dewa Batara, kau tak beri aku kekuatan untuk menyedarkan raja dan sultan sehingga jadi gelombang raksasa, bukan sekedar mendesak arus balik dari utara, bukan saja untuk jaman kemerosotan ini, juga kelangsungannya untuk selama-lamanya. Gajah Mada, anak desa itu telah berhasil. Ia gerakkan tangannya dan semua jadilah yang dipegangnya, semua bangun yang disentuhnya. Pergilah dia, pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan kebesaran dan arus besar yang mengimbak-imbak megah berpendaran damai ke utara. Aku bukan Gajah Mada. Tiada sesuatu hasil apalagi kebesaran kutinggalkan kecuali kesakitan dan kekecewaan dalam diri dan terhadap diri-sendiri.” (hlm. 749)
Tetapi, tahukah Galeng bahwa Gajah Mada pun telah dibinasakan kekuasaan? Patih Majapahit ini dibunuh Hayam Wuruk gara-gara peristiwa Bubat. Banjir darah di Bubat terjadi setelah Raja Padjadjaran menolak mempersembahkan putrinya (Dyah Pitaloka) sebagai upeti, melainkan sebagai wanita yang hendak dipersunting Hayam Wuruk. Pasukan Gajah Mada membunuh sang raja yang tak mau tunduk berserta pengikutnya. Asal-usul Patih Gajah Mada sengaja disembunyikan penulis babad agar keluarganya tak ikut dihabisi penguasa Majapahit itu.
Arus Balik sering disebut-sebut sebagai karya terbesar Pram. Namun, novel ini bukan tanpa cacad. Dalam karya yang dijuluki “literatur maritim Nusantara” tadi, Pram justru bertolak dari kota pelabuhan Tuban, yang tak sebanding dengan kebesaran Majapahit apalagi Sriwijaya. Novel ini seolah mengatakan seluruh perubahan iklim modal dan politik Nusantara bertumpu pada sebuah kota kadipaten.
Pram juga terlalu melebih-lebihkan Majapahit sebagai kerajaan laut terbesar di Nusantara. Apakah lantaran dia meminjam mulut Wiranggaleng, pemuda desa, sehingga penjelasannya yang sembarangan ini bisa diterima? Apakah lantaran tokoh rekaannya itu cuma orang desa yang tak punya pengetahuan luas, sehingga pernyataannya bisa dimaklumi? Jelaslah di sini betapa kejayaan Nusantara dipandang dari sudut orang desa pedalaman Jawa.
“Tunggu,” tegah Wiranggaleng, “biar aku ceritai kalian. Dahulu, di jaman kejayaan Majapahit, arus bergerak dari selatan ke utara, dari Nusantara ke Atas Angin. Majapahit adalah kerajaan laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi ini …” (hlm. 746)
Pram lupa bahwa kerajaan Majapahit yang mulai berdiri pada abad ke-13 tersebut hanya mengalami 70 tahun masa jaya. Sriwijaya yang menguasai samudra sejak abad ke-7 sampai awal abad ke-13 tak disinggung sebagaimana mestinya. Tahukah Pram bahwa perang laut terbesar di Asia Tenggara terjadi ketika Sriwijaya mengerahkan seratus ribu tentara laut melawan Funan?
Namun, selebihnya Pram cukup jeli menghadirkan situasi sesuai zaman. Kosa kata bahasa Melayu yang jadi lingua franca waktu itu muncul di sana-sini, seperti seluar (celana), ditunu (dibakar), para-para (lekukan kayu di dinding), tegah (cegah), dan sebagainya. Ini juga jejak-jejak Sriwijaya, bukan?
Ah, pria itu kini menjelang 78 tahun usianya. Dia sudah pindah dari rumah beton berlantai dua. Tentu saja ke rumah yang lebih megah, berlantai lima, dekat kota hujan Bogor. Dia sudah bebas ke luar negeri sekarang, karena pemerintah Soeharto tumbang lima tahun lalu. Buku-bukunya bebas dicetak ulang. Dia sudah kaya-raya. Dia sudah menang.
“Apa rahasia Pak Pram menjaga stamina?” tanyaku, hampir sepuluh tahun lalu.
“Berolah raga teratur. Dan kamu kenapa kurus begitu? Jaga kesehatan, makan vitamin C 500 miligram sehari. Kalau badan lemah, bagaimana bisa menang lawan Soeharto,” jawabnya, terkekeh.
Lupa kutanyakan mengapa dia menulis begitu banyak buku dan tebal-tebal. Namun, terbersit juga sebaris kalimat catatan harian Rubashov dalam novel Koestler itu: Tiap pikiran salah yang kita turut berarti kejahatan terhadap generasi-generasi yang akan datang. Barangkali, itulah sebab dia menulis, ingin mengungkap apa yang dulu disembunyikan atau tersembunyi dari pengetahuan angkatan yang kemudian.*
Jakarta, 31 Januari 2003
Langganan:
Postingan (Atom)