Relevansinya dengan Diskursus Politik Kontemporer
Justinus Prastowo
Pengantar
Civil society sudah menjadi mantra baru dalam konstelasi politik kontemporer. Betapa istilah ini sudah sedemikian berkembang luas, bahkan terjadi ekstrapolasi yang cukup jauh, hingga pada akhirnya jatuh dalam pemiskinan konsep . Tak dimungkiri ramifikasi gagasan civil society sudah sedemikian luas, dari aras liberalisme hingga marxisme. Paparan berikut hendak menyajikan diskursus civil society dari perspektif pemikiran Antonio Gramsci dan melihat relevansinya dengan pemikiran politik kontemporer. Akan ditempuh langkah-langkah (1) menyajikan wacana tentang civil society untuk merangkum satu benang merah problematik dan merumuskan sebuah tesis; (2) menyajikan secara ringkas runutan perkembangan gagasan civil society, secara khusus dari pemikir liberal seperti Thomas Hobbes dan John Locke, hingga ke pemikiran Hegel dan Marx; (3) memaparkan upaya Gramsci memikirkan ulang sekaligus merumuskan secara baru gagasan civil society berdasarkan konteks sejarahnya; (4) melihat relevansi gagasan Gramsci dalam tata diskursus politik kontemporer; dan (5) tinjauan kritis serta beberapa usulan refleksi lebih lanjut.
Terbaru di Rubrik Kajian
Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad ke-21
Noer Fauzi
"… pemecahan masalah tanah merupakan suatu syarat untuk perwujudan yang sempurna dari aspirasi-aspirasi kebangsaan negeri-negeri Asia Tenggara; dan bahwa hal itu, untuk sebagian besar, merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi dan reorganisasi masyarakat yang berhasil.”
(Eric Jacoby 1961:253)
1. Pengantar
Agenda penguatan akses rakyat pada tanah dan kekayaan alam dengan mengubah struktur agraria biasanya dikenal dengan istilah Reforma Agraria (bahasa Spanyol), atau dikenal juga dengan nama agrarian reform (bahasa Inggris) atau pembaruan agraria (bahasa Indonesia). Agenda Reforma Agraria ini pada mulanya adalah agendanya gerakan rakyat yang berakar pada pengalaman penderitaan petani sebagai mayoritas rakyat (pedesaan) di bawah rezim kolonial dan paska-kolonial. Penderitaan petani yang kronis itu bersumber dari politik agrari penguasa kolonial untuk penguasaan wilayah (negara kolonial), dan perluasan sistem produksi dan ekstraksi komoditas-komoditas baru (untuk perusahaan-perusahaan kapitalis skala dunia). Keresahan agraris hingga berbentuk pemberontakan-pemberontakan lokal dapat dipadamkan dengan operasi-operasi represif singkat, peperangan panjang maupun pengendalian melalui organisasi pemerintahan kolonial yang baru, termasuk dengan bentuk penguasaan tidak langsung (indirect rule) melalui elit-elit feodal pribumi setempat.
Selanjutnya, lihat di "Kajian
Noer Fauzi
"… pemecahan masalah tanah merupakan suatu syarat untuk perwujudan yang sempurna dari aspirasi-aspirasi kebangsaan negeri-negeri Asia Tenggara; dan bahwa hal itu, untuk sebagian besar, merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi dan reorganisasi masyarakat yang berhasil.”
(Eric Jacoby 1961:253)
1. Pengantar
Agenda penguatan akses rakyat pada tanah dan kekayaan alam dengan mengubah struktur agraria biasanya dikenal dengan istilah Reforma Agraria (bahasa Spanyol), atau dikenal juga dengan nama agrarian reform (bahasa Inggris) atau pembaruan agraria (bahasa Indonesia). Agenda Reforma Agraria ini pada mulanya adalah agendanya gerakan rakyat yang berakar pada pengalaman penderitaan petani sebagai mayoritas rakyat (pedesaan) di bawah rezim kolonial dan paska-kolonial. Penderitaan petani yang kronis itu bersumber dari politik agrari penguasa kolonial untuk penguasaan wilayah (negara kolonial), dan perluasan sistem produksi dan ekstraksi komoditas-komoditas baru (untuk perusahaan-perusahaan kapitalis skala dunia). Keresahan agraris hingga berbentuk pemberontakan-pemberontakan lokal dapat dipadamkan dengan operasi-operasi represif singkat, peperangan panjang maupun pengendalian melalui organisasi pemerintahan kolonial yang baru, termasuk dengan bentuk penguasaan tidak langsung (indirect rule) melalui elit-elit feodal pribumi setempat.
Selanjutnya, lihat di "Kajian
Langganan:
Postingan (Atom)