Sebuah Catatan untuk Pemilu 2009
Roysepta Abimanyu
MAJALAH Tempo edisi 27 Juli 2008 mengulas tentang tokoh-tokoh yang mengajukan diri sebagai kandidat Presiden RI pada Pemilu 2009. Empat di antaranya adalah pensiunan jenderal Angkatan Darat: Sutiyoso, Wiranto, Prabowo, dan Kivlan Zen.
Tampilnya keempat tokoh militer ini akan menantang tentunya SBY yang akan maju kembali. Kehadiran mereka serasa mengingatkan kembali kepada sebuah kategori politik dalam gerakan pro-demokratik pra-kejatuhan Suharto: para kapitalis bersenjata. Penggolongan ini sangatlah kuat dalam desakan anti-militerisme dalam transisi demokratik di Indonesia, karena menyatakan bahwa Dwifungsi ABRI didasari oleh kepentingan bisnis para perwira tinggi dengan Jendral Besar Suharto sebagai puncak simbolisnya. Sorotannya juga tajam, menguak bisnis-bisnis para perwira, baik sebagai perseorangan maupun melalui yayasan/koperasi, yang ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan ekonomi Indonesia di jaman Suharto.
Kemunculan para mantan perwira ini seperti menyimbolkan sebuah upaya untuk mengesahkan kembali peran militer secara personal dan institusional dalam politik sipil Indonesia. Mungkin ini semacam pembuktian kepada khalayak luas bahwa anti-militerisme itu sama sekali tidak beralasan dan salah, bahwa didikan militer adalah superior dibanding non-militer, bahwa Indonesia lebih baik dipimpin militer, dan seterusnya. Upaya ini semakin terlihat “janggal” dengan diambilnya Hugo Chavez, presiden Venezuela, sebagai perbandingan. Program-program Chavez yang kiri, dan didukung bahkan oleh sekelompok aktivis komunis (musuh militer Indonesia hingga saat ini), direpresentasikan sebagai “nasionalis”, untuk mematut-matut diri di hadapan para penentang kenaikan harga BBM.
Tampilnya mereka dan kecenderungan mereka memanfaatkan “kebijakan tidak populer” SBY, membuat saya teringat seorang figur politik Perancis di masa Republik Ketiga: Jenderal Georges Boulanger.
Populisme Berpedang
Boulanger tampil mencuat di pentas politik Perancis pada awal periode Republik Ketiga (1871-1941), yang berdiri setelah kekalahan Perancis oleh Prusia (Jerman) dan di atas pembantaian rakyat Paris setelah dihancurkannya Komune Paris (1871). Ia juga termasuk dalam pimpinan militer Republik Ketiga di bawah komando Jenderal Patrice Mac-Mahon yang terlibat pembantaian tersebut. Dalam sebuah demokrasi parlementer yang mengakomodasi juga pelaku pelanggaran HAM (Mac-Mahon sempat menjadi Presiden sebelum 1879), Boulanger menjadi Menteri Peperangan pada masa kepresidenan Jules Féry (1879-1885), didukung oleh Partai Radikal.
Masa akrab Boulanger dengan kelas politik Perancis berakhir ketika ia dipecat oleh PM Maurice Rovier, karena melakukan provokasi perang terhadap Prusia, dengan ambisi untuk mengembalikan wilayah Alsace-Lorraine ke tangan Perancis. Akan tetapi, sang jenderal sudah terlampau populer sebagai simbol pembela harga diri bangsa Perancis. Ia populer di mata buruh karena menolak menggunakan kekerasan dalam mengatasi krisis pemogokkan pada masa itu. Ia dipuja-puja oleh para prajurit rendahan, karena melakukan serangkaian pembaharuan dalam sistem ketentaraan yang dianggap menguntungkan para prajurit. Massa rakyat yang masih dalam aura kekalahan Komune Paris seolah menemukan satria piningitnya, yang membela orang kecil dan sekaligus mengobati luka harga diri mereka sebagai bangsa yang diinjak-injak oleh tentara Jerman, yang pada 1871 (sebelum Komune Paris berdiri) angkuh berparade di kota Paris, mendeklarasikan Kekaisaran Jerman di Istana Versailles, dan merampas Alsace-Lorraine.
Tak mengherankan jika pada masa depresi ekonomi panjang (1880-1895) dan terpecah-belahnya kelompok kiri di tengah gelombang pemogokkan buruh, tokoh Boulanger diterima baik oleh banyak kelompok di kalangan radikal. Boulanger menjadi “tokoh alternatif”, dalam istilah terkini di Indonesia, koran-koran pada masa itu yang tidak puas dengan Republik Ketiga yang parlementer, yang tak habis-habisnya diwarnai skandal dan perebutan jabatan Perdana Menteri. Dan dipecatnya Boulanger, menjadi sebuah momentum bagi sebuah gerakan politik yang anti-elit, anti-parlemen, yang didukung oleh mereka yang keluar dari Partai Radikal, para pengikut Blanqui, dan tokoh-tokoh akar rumput di daerah-daerah yang secara tradisional republikan dan kiri. Liga Kaum Patriot yang beranggotakan 200.000 orang menjadi tulang punggung gerakan ini.
Program Politik Boulanger dirancang oleh para pendukung radikalnya untuk menyatukan orang-orang yang kecewa dengan Republik Ketiga. Meskipun tidak begitu tajam, program ini menjadi senjata Boulanger untuk melawan pemerintah yang sedang buntu. Pada intinya adalah bagaimana mengubah konstitusi, dalam arti pembubaran parlemen dan revisi konstitusional melalui sebuah Konstituante. Namun karena dirancang oleh aktivis-aktivis politik veteran, refleksi yang mendasari program gerakan ini menyuarakan fakta-fakta aktual dan bukanlah dilakukan secara dangkal.
Meskipun tampil sebagai bentuk protes massa rakyat terhadap elit politik, Boulanger sendiri mendapat dukungan dari kaum monarkis yang mencoba menghentikan laju republikanisme dan sisa-sisa pendukung Louis Bonaparte (Napoleon III), yang sebelumnya jatuh setelah bertekuk lutut di hadapan Prusia. Dengan dukungan uang kedua kelompok tersebut, caleg-caleg gerakan Boulanger dapat melakukan kampanye besar-besaran dan menang terpilih di berbagai kota Perancis. Rakyat yang marah dan berharap kedatangan satria piningit adalah pemilih mereka, sebuah hal yang umum dalam pertumbuhan gerakan populis. Engels, mengutip Bebel, sempat mencatat sebuah fakta: seorang kandidat sosialis hanya memperoleh 17.000 suara, sementara Boulanger memperoleh 244.000 suara.
Kejatuhan Boulangisme
Gerakan Boulanger tidak berusia panjang, tidak juga hidup sang jenderal.
Elit yang berkuasa merasa terancam dengan agitasi gerakan ini yang meluas menjadi protes massa dan krisis politik, di mana intimidasi massa terhadap elit politik begitu besar dan pemogokkan demi pemogokkan terjadi di Paris. Di saat itu pemilu dua putaran terjadi di kota Paris, benteng kaum pertahanan kaum kiri dan republiken. Boulanger menang dengan 57 persen suara. Kepolisian dan birokrasi juga sudah kerasukan boulangisme. Muncul kesempatan untuk melakukan kudeta bergaya 18 Brumaire (yang dilakukan Napoleon Bonaparte dan diulangi Napoleon III pada 1852). Namun, Boulanger tidak memanfaatkan situasi itu, entah karena kesetiaan pada janji republikanisme, ataupun kepercayaannya pada “keamanan dan ketertiban”.
Dalam menunggu putaran kedua, kaum monarkis dan bonapartis mulai merasa tidak nyaman dengan situasi dan massa radikal ini. Upaya Boulanger untuk menenangkan mereka malah mengakibatkan pendukung lainnya merasa sebal. Melihat kesempatan ini, pemerintah berkuasa serta merta meningkatkan tekanan terhadap Boulanger. Ia dituduh melakukan persekongkolan melawan Negara, korupsi, dan gangguan terhadap keamanan. Dengan pikiran untuk dapat mengendalikan pertarungan elektoral dengan tenang, Boulanger mengasingkan diri ke Belgia.
Tekanan dari pemerintah semakin kuat, membuat para pendukungnya semakin putus asa hingga menyebarkan tuduhan bahwa pemerintah diisi oleh orang-orang Yahudi dan Freemason tanpa kesetiaan tanah air. Larinya sang jenderal ke Belgia juga meruntuhkan pandangan massa rakyat terhadapnya, dan seolah membuktikan segala tuduhan atas dirinya. Kewarganegaraan Boulanger kemudian dicabut pemerintah sehingga tidak dapat dipilih rakyat, dan kaum monarkis menghentikan dukungan keuangan mereka menjelang putaran kedua pemilihan umum. Kontras dengan putaran pertama, hanya 40 pendukung Boulanger yang terpilih di Parlemen.
Pada tanggal 30 September 1891, Georges Boulanger mengakhiri hidupnya dengan pistol di Brusel, di atas makam kekasihnya yang meninggal satu bulan sebelumnya.***
Artikel ini juga dimuat di http:geopolitik.org, 7 Agustus, 2008.
