Coen Husain Pontoh
Bagi banyak kalangan, Revolusi Kebudayaan (the Great Proletarian Cultural Revolution/GPCR) yang dicanangkan Mao Zedong pada 16 Mei 1966, merupakan salah satu horor kemanusian terbesar di abad ke-20. Terutama setelah Deng Xiaoping berkuasa, masa-masa GPCR dianggap telah menyebabkan rakyat Cina tersungkur dalam kegelapan. “Sepuluh tahun yang mengerikan,” demikian bunyi pesan politiknya.
Namun demikian, ada banyak hal positif yang tidak diungkap secara terbuka. GPCR sesungguhnya merupakan reaksi atas kegagalan pelaksanaan kebijakan the Great Leap Forward (GLF), yang dicanangkan Mao pada awal 1958. Kegagalan mana lebih bersifat politik, karena di lapangan kehidupan yang lain GLF mencatat hasil menggembirakan. Seperti dikatakan Minqi Li, standar hidup petani dan kelas buruh perkotaan di masa Mao, dalam banyak hal (pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan kerja, dan kondisi-kondisi di tempat kerja), secara substansial lebih baik dari kondisi yang terjadi saat ini. Kegagalan di bidang politik itu, misalnya, makin menguatnya unsur-unsur kanan dalam tubuh Chinese Communist Party (CCP) serta, partai yang makin terbirokratisasi. Untuk mengatasi dua keadaan inilah, Revolusi Kebudayaan dijalankan. Pada masa ini, politisisasi kehidupan politik tumbuh berkembang, nilai-nilai yang melandasi kebijakan politik partai diuji kembali. Di lapangan ekonomi, pabrik-pabrik di seluruh Cina diorganisasi menurut garis Komune Paris, demikian juga dengan sekolah-sekolah dan unit-unit yang terlibat dalam eksperimentasi sosial.
Tetapi, menyusul kegagalan Revolusi Kebudayaan dan diorganisasikannya kehidupan masyarakat atas dasar mekanisme pasar, kehidupan politik mengalami depolitisisasi luar biasa. Sejatinya, proses depolitisisasi politik ini sebenarnya, telah berkembang sejak masa Revolusi Kebudayaan tapi, makin meningkat setelah pasca Mao. Itu sebabnya, sebagian pengamat mengatakan, penolakan terhadap periode 1960an, bukan hanya merupakan penolakan terhadap Revolusi Cina, seperti Revolusi Kebudayaan dan Revolusi 1949 tapi, juga penolakan terhadap revolusi yang terjadi di luar Cina dalam hal ini, Revolusi Rusia dan Revolusi Perancis. Kedua revolusi ini, dimasa kepemimpinan Mao, memperoleh penghargaan tinggi dari rakyat Cina.
Istilah depolitisisasi politik, untuk pertama kalinya dipopulerkan oleh Wang Hui, profesor di Department of China, Tsinghua University, sekaligus pelopor dari apa yang disebut gerakan Kiri Baru di Cina. Dalam artikelnya yang berjudul “Depoliticized Politics, From East to West,” Hui merumuskan konsep depolitisisasi politik sebagai sebuah keadaan dimana kehidupan politik berlangsung stagnan dan sarat pragmatisme. Hal itu ditandai oleh terpolarisasinya perjuangan faksional akibat dihapuskannya peluang untuk munculnya ruang sosial yang otonom. Ciri lainnya adalah, bertransformasinya perdebatan politik menjadi sekadar melulu perjuangan merebut kekuasaan, dan dimasukkannya konsep kelas sebagai bagian dari konsep identitarian esensialis. Sebagai lawannya, Politisisasi Politik, menurut Hui, dicirikan oleh perdebatan yang dinamis, investigasi teoritis dan organisasi sosial otonom, serta dibukanya peluang bagi berkembangnya spontanitas dan vitalitas politik dan ruang diskusi yang luas. Dalam kerangka ini, bagi Hui, tragedi Revolusi Kebudayaan bukanlah produk dari politisisasi politik melainkan, buah dari depolitisisasi politik.
Ada dua karakter kunci yang menandai proses depolitisisasi politik ini. Pertama, terjadi “de-teorisasi” ruang ideologi. Situasi ini bermula pada dekade 1970an, ketika interkoneksi saling menguntungkan antara teori dan praktek dikalahkan oleh apa yang oleh Deng Xiapoing, sebut sebagai “crossing the river by felling for the stones/Mozhe shitou guo he.” Satya C. Gabrial memaknai frasa ini sebagai pragmatisme para pemimpin Cina dalam melaksanakan moderniasasi. Bahwa jalan pembaruan di Cina bukan jalan kapitalisme atau juga sosialisme tapi, pasar-sosialis.
Namun demikian, gambaran mengenai “felling for the stones/meraba-raba batu” ini sebenarnya tidak terlalu akurat untuk menjelaskan masalah reformasi. Paling tidak, terdapat dua alasan: pertama, pada pertengahan 1970an CCP sangat aktif terlibat dalam diskusi teoritik mengenai pasar, kompensasi kerja, hak-hak sipil, dan banyak soal lain yang bersentuhan dengan isu-isu fundamental yang dihadapi Cina. Tanpa adanya perdebatan itu, sangat sulit buat kita untuk membayangkan bagaimana tema seperti reformasi dan pembangunan ekonomi pasar dimungkinkan. Kedua, sejak akhir 1970an, berlangsung serangkaian diskusi mengenai masalah sosialisme, humanisme, keterasingan, ekonomi pasar dan masalah kepemilikan baik di dalam CCP maupun di masyarakat Cina keseluruhan. Peristiwa ini sebenarnya menyangkal kecenderungan tengah berlangsungnya de-teorisasi secara umum.
Karakter kunci kedua, yang menunjukkan tengah berlangsung proses depolitisasi ketika reformasi ekonomi diletakkan sebagai satu-satunya fokus kerja partai. Karakter ini ditandai oleh respon politik terhadap perjuangan faksional dan kekacauan politik yang terjadi sepanjang tahun-tahun terakhir Revolusi Kebudayaan. Pada tahap ini, ketegangan antara partai dan politik, yang merupakan ciri utama dari tahun-tahun awal Revolusi Kebudayaan diberangus. Unifikasi antara politik dan negara - the party-state – juga dilikuidasi.
Pada tahap kedua ini, menurut Hui, sistem party-state bermetamorfosa menjadi sistem state-party atau sistem state-multi party. Maksudnya, partai dalam hal ini CPP, tidak lagi menjadi wadah bagi berlangsungnya evaluasi-evaluasi dari sudut pandang yang berbeda atau dari tujuan-tujuan sosial yang berseberangan. Partai hanya sekadar menjalankan hubungan struktural-fungsional dengan aparatus negara. Partai tidak lagi menjadi tempat untuk mengklarifikasi peran politik, melainkan hanya menjadi komponen aparatus negara. Partai juga tidak lagi menyediakan ruang terbuka yang merangsang terjadinya tukar pikir-pengalaman, atau menjadi tempat berlangsungnya diskusi-diskusi masalah teoritis dan praktis. Sebaliknya yang terjadi, partai semakin terbirokratisasi dan hanya menjadi subyek kekuasaan negara.
Hasil dari transformasi itu, hari ini buruh dan petani benar-benar telah tergusur dari struktur kepemimpinan partai dan negara. Bahkan, dalam struktur National People’s Congress (NPC) atau parlemen Cina, tak ada lagi tempat bagi buruh. Posisi-posisi strategis dalam partai, kini diisi oleh personal-personal yang dekat dengan elite partai atau yang memiliki modal kapital yang mencukupi. Pemilihan pemimpin partai, misalnya, lebih merupakan hasil dari tawar-menawar pertarungan faksional. Satu-satunya pemilihan pemimpin yang demokratis, hanya berlangsung di tingkat desa, di mana petani memilih kandidatnya di kotak suara. Hasilnya, kembali mengutip Minqi Li, veteran Tiananmen Massacre, pada akhir 1989, kelas buruh Cina sangat kecil dan lemah dalam mendorong gerakan demokratik lebih maju. Demikian juga dengan petani, yang bahkan, tidak memberikan dukungan apapun bagi proses demokratisasi tersebut.
Pendalaman Depolitisisasi
Proses depolitisisasi yang terjadi di era post-Maoism, berlangsung sangat intensif. Para elite partai, agar tetap bisa berkuasa, berusaha mentransformasikan dirinya sebagai perwakilan kepentingan tertentu dalam masyarakat. “Setengah abad setelah kematian Mao,” demikian John Gittings, “Cina bukan lagi sebuah negara buruh dan tani. Dan definisi tentang kelas, jelas tidak lagi sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Cina saat ini.” Memang istilah-istilah kelas, dua garis tujuan (revolusi dan konstruksi), kritik oto-kritik, bahkan marxisme, telah menjadi istilah usang yang tidak menarik. Istilah-istilah ini tenggelam diterjang banjir retorika modernisasi, reformasi, dan kelompok-kelompok strategis.
Di era reformasi ekonomi, dimana pasarisasi berlangung di bawah payung perlindungan negara, banyak aspek dalam aparatus negara tumpang tindih di wilayah ekonomi. Terutama semenjak kunjungan Deng Xiaoping ke Shenzhen Special Economic Zone pada 1992, dimana ia memberikan sinyal keras untuk bertekad bulat membuka pasar guna memodernisasi ekonomi Cina. “Jika kapitalisme adalah sesuatu yang baik, maka sosialisme harus mengambilalihnya dan memanfaatkannya.” Sejak saat itu, gagasan mengenai modernisasi, globalisasi, dan pertumbuhan harus dilihat sebagai konsep-konsep kunci depolitisisasi. Atau bisa kita sebut sebagai ideologi politik yang anti politik.
Pada akhirnya, masih menurut Hui, ada tiga faktor yang menjadi fondasi berlangsungnya proses depolitisisasi yang intensif. Pertama, dalam proses pasarisasi, garis batas antara elite politik dan pemilik kapital secara perlahan makin sulit dibedakan. Partai politik, telah berubah menjadi basis kelas itu sendiri.
Kedua, di bawah kondisi-kondisi globalisasi, beberapa fungsi ekonomi negara-bangsa telah diserahkan kepada organisasi-organisasi supranasional (WTO). Dengan demikian, orde legal depolitisisasi yang bersifat global, kian terkonsolidasi.
Ketiga, baik pasar dan negara secara bertahap dinetralisasi atau didepolitisisasi. Hal ini bisa dilihat pada kasus dimana perbedaan yang disebabkan oleh masalah pembangunan, dibelokkan menjadi sebatas persoalan teknis yakni, sekadar persoalan mekanisme pasar. Sementara itu, pembedaan politik antara buruh dan kapital, kiri dan kanan dibikin kabur dan sengaja dilenyapkan. Mereka yang mencoba mengungkit masalah ini secara terbuka, dicap sebagai konservatif, militan-radikal, atau sisa-sisa racun warisan Revolusi Kebudayaan.
Tak heran jika buku klasik Samuel Huntington, “Political Order in Changing Societies,” menjadi rujukan penting di tahun-tahun 1990-1991.***
Kepustakaan:
Chen Pingyuan, “Scholarship, Ideas, Politics,” in Chaohua Wang (ed.), “One China, Many Paths,” Verso, London, 2003.
Honghong Ma & Hiroki Takeuchi, “Depoliticized Politics and the End of the Short Twentieth Century in China A Talk by Wang Hui,” http://www.international.ucla.edu/article.asp?parentid=62482, 1/29/2007.
John Gittings, “The Changing Face of China From Mao to Market,” Oxford University Press, 2006.
Satya J. Gabriel, “Economic Liberalization in Post-Mao China: Crossing the River by Feeling for Stones,” http://www.mtholyoke.edu/courses/sgabriel/economics/china-essays/7.html
Wang Hui, “The New Criticism,” in Chaohua Wang (ed.), “One China, Many Paths,” Verso, London, 2003.
------------, “Depoliticized Politics, From East to West,” New Left Review, 41 Sept/Oct, 2006.
Minqi Li, “After neoliberalism, Empire, Social Democracy, or Socialism?” Monthly Review an Independent Socialist Magazine, January, 2004.
Deglobalisasi
Fahmi Panimbang
Beberapa hari ini, kita dikhawatirkan oleh fenomena tak terkendalinya harga beras dan minimnya produksi beras (Kompas, 19/02/07). Ribuan warga miskin di beberapa kota, berbondong-bondong antri membeli beras murah. Pemerintah dipaksa terus menyiapkan puluhan ton beras dalam setiap operasi pasar. Persediaan itu habis dalam hitungan dua atau tiga jam.
Ironisnya, operasi pasar beras selalu berakhir dengan kekecewaan warga miskin. Sebab, kebanyakan beras itu justru diborong para pedagang (Kompas, 15/02/07). Pemerintah berjanji membereskan penyelewengan. Tetapi, rakyat tak akan lupa pada ketidakberesan yang terjadi berulangkali.
Ricuhnya politik beras dan buruknya penanganan sektor pertanian, adalah cermin kegagalan pemerintah secara turun-temurun. Pada saat negeri-negeri tetangga bersiap menghadapi swasembada pangan, kita malah mengimpor pangan dalam jumlah yang sangat besar. Carut-marut permasalahan pangan ini, mengingatkan kita pada wajah janus globalisasi: fenomena semakin menyempitnya dunia telah menuai anugerah sekaligus bencana. Tetapi, di banyak negeri berkembang seperti Indonesia, globalisasi lebih merupakan petaka tiada akhir.
Memang, rezim neoliberal dalam dua dasawarsa terakhir telah mampu mendorong globalisasi ke arah persaingan yang memperlihatkan tingkat kemajuan ekonomi dan produktivitas yang cukup positif. Tetapi, hal ini bukan tanpa masalah. Perdebatan tentang globalisasi, baik sebagai konsep, cakupan, maupun keunikan fenomenanya, memang masih berlangsung sengit. Tetapi, tidaklah sulit untuk melihat kenyataan yang merupakan efek dari globalisasi: gerak modal yang secara dramatis meningkat dalam lebih dari tiga dasawarsa terakhir yang berhadapan dengan negara yang tak bergerak dan tenaga kerja nasional yang umumnya statis, telah menjadikan modal memiliki kekuasaan struktural yang lebih baik.
Dengan kekuasaannya, modal memaksa setiap negara untuk menyediakan iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan menekan negara agar membatasi arena yang tersedia bagi masyarakat sipil (Hadiz, 2004). Fenomena inilah yang menjadikan banyak kelompok masyarakat sipil dunia penentang globalisasi, berupaya menggagalkan setiap Forum Ekonomi Dunia, sejak perhelatan itu dilaksanakan di Seattle, AS, pada 2 Desember 1999. Di sebagian kalangan aktivis, akhirnya muncul gagasan untuk melakukan upaya deglobalisasi.
Istilah deglobalisasi makin ramai diperbincangkan setelah Walden Bello, salah seorang aktivis gerakan sosial yang juga guru besar di University of the Philippines, memaparkan ide tersebut. Paparan yang lebih terperinci kemudian ditulis Bello dalam bukunya, “Deglobalization: Ideas for a New World Economy” (2002). Dalam buku itu, ia mendefinisikan deglobalisasi sebagai "upaya melakukan orientasi-ulang perekonomian domestik dari yang menekankan produksi untuk ekspor ke produksi untuk pasar lokal."
Sebagaimana pernah juga dipikirkan John Maynard Keynes, lebih dari seabad lalu dalam satu tulisan bertajuk "National Self-Sufficiency" (1933), ide Bello tentang deglobalisasi ini pun paralel dengan yang pernah ditawarkan intelektual Mesir, Samir Amin, yang pada 1990 menggagas ide “memutus rantai” ekonomi, dalam bukunya “Delinking: Toward a Polycentric World.” Bagi Amin, idenya itu adalah upaya mensubordinasi hubungan dengan luar dan mengutamakan logika pembangunan di dalam.
Keynes, Amin, dan Bello sama sekali tidak menentang keterkaitan ekonomi antara satu negara dengan negara lain. Mereka hanya menekankan bahwa kepentingan pasar domestik adalah yang utama. Bila Bello menyatakan bahwa deglobalisasi bukanlah menarik diri dari komunitas internasional, Amin menegaskan bahwa “memutus rantai” bukanlah sebentuk autarki. Paradigma deglobalisasi ini memiliki satu ciri mendasar yaitu, tuntutan melakukan produksi barang dan jasa yang merespon kebutuhan masyarakat, bukan merupakan permintaan yang diciptakan budaya konsumtif hasil dorongan korporasi, modal, dan pasar.
Deglobalisasi, demikian Bello, merupakan upaya melakukan produksi, pertukaran, dan distribusi yang baru dalam satu tata-dunia yang baru yang "tidak-global," yang hanya melibatkan koperasi-koperasi milik masyarakat, perusahaan swasta lokal, dan perusahaan milik negara. Dalam dunia yang "tidak global" itu roda perekonomian sama sekali tidak melibatkan korporasi transnasional.
Bagi pendukung ide deglobalisasi, negara adalah benteng yang amat penting untuk membendung kekuatan korporasi global. Sekali lagi, ini tidak berarti mereka akan menentang keterkaitan dan pertukaran internasional. Paradigma deglobalisasi, dengan demikian, menyediakan satu pendekatan strategis untuk melawan globalisasi ala kaum neoliberal.
Singkatnya, deglobalisasi adalah upaya membongkar kekuatan korporasi dan pasar keuangan global. Di atas abu reruntuhan itu, dibangun kembali hubungan sosial, komunitas, lingkungan, dan ekonomi domestik. Paradigma deglobalisasi ingin membuktikan, dunia yang alternatif atau dunia yang lain adalah mungkin. Itu sebabnya, dalam setiap Forum Sosial Dunia, slogan yang nyaring disuarakan adalah “Another World is Possible.”
Sebagai satu strategi ekonomi-politik, tentu ide deglobalisasi ini masih belum memadai dan perlu kajian yang lebih mendalam, seperti yang sedang dikembangkan Thailand sekarang ini. Kita akhirnya patut bertanya: mengapa negeri agraris seperti Indonesia yang kaya-raya ini, tak kunjung mencapai swasembada pangan, memiliki sistem pertanian yang sangat buruk, dan masih saja terjerat sisi buruk globalisasi?
Jika pengelola negeri ini tidak memiliki visi perbaikan sektor pertanian, juga mengabaikan hak warga atas pangan, sampai kapanpun kita akan terus dibayang-bayangi rasa cemas akan melambungnya harga beras dan minimnya produksi beras nasional. Untuk itu, ide tentang deglobalisasi patut direnungkan bersama, terutama oleh para pengambil kebijakan di republik ini.***
Fahmi Panimbang, aktivis Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Bogor; mengasuh jurnal kajian perburuhan SEDANE
Beberapa hari ini, kita dikhawatirkan oleh fenomena tak terkendalinya harga beras dan minimnya produksi beras (Kompas, 19/02/07). Ribuan warga miskin di beberapa kota, berbondong-bondong antri membeli beras murah. Pemerintah dipaksa terus menyiapkan puluhan ton beras dalam setiap operasi pasar. Persediaan itu habis dalam hitungan dua atau tiga jam.
Ironisnya, operasi pasar beras selalu berakhir dengan kekecewaan warga miskin. Sebab, kebanyakan beras itu justru diborong para pedagang (Kompas, 15/02/07). Pemerintah berjanji membereskan penyelewengan. Tetapi, rakyat tak akan lupa pada ketidakberesan yang terjadi berulangkali.
Ricuhnya politik beras dan buruknya penanganan sektor pertanian, adalah cermin kegagalan pemerintah secara turun-temurun. Pada saat negeri-negeri tetangga bersiap menghadapi swasembada pangan, kita malah mengimpor pangan dalam jumlah yang sangat besar. Carut-marut permasalahan pangan ini, mengingatkan kita pada wajah janus globalisasi: fenomena semakin menyempitnya dunia telah menuai anugerah sekaligus bencana. Tetapi, di banyak negeri berkembang seperti Indonesia, globalisasi lebih merupakan petaka tiada akhir.
Memang, rezim neoliberal dalam dua dasawarsa terakhir telah mampu mendorong globalisasi ke arah persaingan yang memperlihatkan tingkat kemajuan ekonomi dan produktivitas yang cukup positif. Tetapi, hal ini bukan tanpa masalah. Perdebatan tentang globalisasi, baik sebagai konsep, cakupan, maupun keunikan fenomenanya, memang masih berlangsung sengit. Tetapi, tidaklah sulit untuk melihat kenyataan yang merupakan efek dari globalisasi: gerak modal yang secara dramatis meningkat dalam lebih dari tiga dasawarsa terakhir yang berhadapan dengan negara yang tak bergerak dan tenaga kerja nasional yang umumnya statis, telah menjadikan modal memiliki kekuasaan struktural yang lebih baik.
Dengan kekuasaannya, modal memaksa setiap negara untuk menyediakan iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan menekan negara agar membatasi arena yang tersedia bagi masyarakat sipil (Hadiz, 2004). Fenomena inilah yang menjadikan banyak kelompok masyarakat sipil dunia penentang globalisasi, berupaya menggagalkan setiap Forum Ekonomi Dunia, sejak perhelatan itu dilaksanakan di Seattle, AS, pada 2 Desember 1999. Di sebagian kalangan aktivis, akhirnya muncul gagasan untuk melakukan upaya deglobalisasi.
Istilah deglobalisasi makin ramai diperbincangkan setelah Walden Bello, salah seorang aktivis gerakan sosial yang juga guru besar di University of the Philippines, memaparkan ide tersebut. Paparan yang lebih terperinci kemudian ditulis Bello dalam bukunya, “Deglobalization: Ideas for a New World Economy” (2002). Dalam buku itu, ia mendefinisikan deglobalisasi sebagai "upaya melakukan orientasi-ulang perekonomian domestik dari yang menekankan produksi untuk ekspor ke produksi untuk pasar lokal."
Sebagaimana pernah juga dipikirkan John Maynard Keynes, lebih dari seabad lalu dalam satu tulisan bertajuk "National Self-Sufficiency" (1933), ide Bello tentang deglobalisasi ini pun paralel dengan yang pernah ditawarkan intelektual Mesir, Samir Amin, yang pada 1990 menggagas ide “memutus rantai” ekonomi, dalam bukunya “Delinking: Toward a Polycentric World.” Bagi Amin, idenya itu adalah upaya mensubordinasi hubungan dengan luar dan mengutamakan logika pembangunan di dalam.
Keynes, Amin, dan Bello sama sekali tidak menentang keterkaitan ekonomi antara satu negara dengan negara lain. Mereka hanya menekankan bahwa kepentingan pasar domestik adalah yang utama. Bila Bello menyatakan bahwa deglobalisasi bukanlah menarik diri dari komunitas internasional, Amin menegaskan bahwa “memutus rantai” bukanlah sebentuk autarki. Paradigma deglobalisasi ini memiliki satu ciri mendasar yaitu, tuntutan melakukan produksi barang dan jasa yang merespon kebutuhan masyarakat, bukan merupakan permintaan yang diciptakan budaya konsumtif hasil dorongan korporasi, modal, dan pasar.
Deglobalisasi, demikian Bello, merupakan upaya melakukan produksi, pertukaran, dan distribusi yang baru dalam satu tata-dunia yang baru yang "tidak-global," yang hanya melibatkan koperasi-koperasi milik masyarakat, perusahaan swasta lokal, dan perusahaan milik negara. Dalam dunia yang "tidak global" itu roda perekonomian sama sekali tidak melibatkan korporasi transnasional.
Bagi pendukung ide deglobalisasi, negara adalah benteng yang amat penting untuk membendung kekuatan korporasi global. Sekali lagi, ini tidak berarti mereka akan menentang keterkaitan dan pertukaran internasional. Paradigma deglobalisasi, dengan demikian, menyediakan satu pendekatan strategis untuk melawan globalisasi ala kaum neoliberal.
Singkatnya, deglobalisasi adalah upaya membongkar kekuatan korporasi dan pasar keuangan global. Di atas abu reruntuhan itu, dibangun kembali hubungan sosial, komunitas, lingkungan, dan ekonomi domestik. Paradigma deglobalisasi ingin membuktikan, dunia yang alternatif atau dunia yang lain adalah mungkin. Itu sebabnya, dalam setiap Forum Sosial Dunia, slogan yang nyaring disuarakan adalah “Another World is Possible.”
Sebagai satu strategi ekonomi-politik, tentu ide deglobalisasi ini masih belum memadai dan perlu kajian yang lebih mendalam, seperti yang sedang dikembangkan Thailand sekarang ini. Kita akhirnya patut bertanya: mengapa negeri agraris seperti Indonesia yang kaya-raya ini, tak kunjung mencapai swasembada pangan, memiliki sistem pertanian yang sangat buruk, dan masih saja terjerat sisi buruk globalisasi?
Jika pengelola negeri ini tidak memiliki visi perbaikan sektor pertanian, juga mengabaikan hak warga atas pangan, sampai kapanpun kita akan terus dibayang-bayangi rasa cemas akan melambungnya harga beras dan minimnya produksi beras nasional. Untuk itu, ide tentang deglobalisasi patut direnungkan bersama, terutama oleh para pengambil kebijakan di republik ini.***
Fahmi Panimbang, aktivis Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Bogor; mengasuh jurnal kajian perburuhan SEDANE
Langganan:
Postingan (Atom)